You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudin KUMKMP Jakbar Akan Evaluasi Loksem di Puri Kencana
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Loksem Puri Kencana akan Dievaluasi

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lokasi Sementara (Loksem) Puri Kencana, Jalan Puri Kencana, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, akan dievaluasi.

Ternyata ditempati 22 PKL. Ini menyalahi aturan dan keberadaan loksem akan kami evaluasi kembali dalam waktu dekat

Sebab, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat, mendapati jumlah PKL yang aktif berjualan menyalahi aturan.

Kepala Seksi UMKM dan Koperasi, Sudin KUKMP Jakarta Barat, Djarot Sarafuddin mengatakan, berdasar perizinan yang diberikan, loksem diisi oleh sebanyak 16 PKL. Namun nyatanya PKL yang berjualan lebih dari peruntukan awal.

Kurangnya Personel Sulitkan Penataan PKL di HBKB

"Ternyata ditempati 22 PKL. Ini menyalahi aturan dan keberadaan loksem akan kami evaluasi kembali dalam waktu dekat," tegasnya, Jumat (16/9).

Menurut Djarot, evaluasi keberadaan loksem juga terkait kepastian retribusi PKL kepada pemerintah provinsi. Saat ini, hanya 16 PKL yang membayar retribusi sesuai aturan, Rp 3.000 per hari melalui Bank DKI.

"Selain itu juga demi memberi rasa keadilan pada PKL resmi yang berjualan di loksem," ucapnya.

Dijelaskan Djarot, sesuai SK Wali Kota Jakarta Barat total jumlah loksem di Jakarta Barat sebanyak 53 titik. Setelah direvisi tinggal 44 titik loksem dengan total sebanyak 1.250 PKL. Sedangkan di tiga titik lokasi binaan (lokbin), yakni Lokbin Meruya Ilir, Bangun Nusa dan Rawabuaya, memiliki 740 PKL.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12047 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1362 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1333 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1299 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1008 personBudhi Firmansyah Surapati